Keinenschrittzurueckmovie.com – Aliansi Forum Pemerhati Hukum Provinsi Indonesia kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo, Senin (22/12/2025) sekitar pukul 13.00 Wita. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang menyoroti dugaan pelanggaran tata ruang di wilayah Kabupaten Gorontalo.
Read More : Perencanaan! Pemkab Gorontalo Targetkan Pembangunan Jalan Lingkar Danau Limboto Selesai Tahun Depan!
Massa aksi yang dikoordinatori oleh Ismail Yusuf sejak awal menegaskan sikap tegas. Mereka hanya ingin berdialog langsung dengan pimpinan daerah dan menolak ditemui oleh perwakilan atau pejabat lain. Menurut massa, dialog pada aksi jilid I tidak memberikan kepastian maupun tindak lanjut yang jelas.
Massa Tolak Dialog Selain dengan Pimpinan Daerah
Dalam orasinya, Ismail Yusuf menyampaikan kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah. Ia menilai aspirasi yang disampaikan sebelumnya belum mendapat respons serius. โKami tidak butuh dialog kalau bukan dengan pimpinan Kabupaten Gorontalo,โ teriak Ismail Yusuf di hadapan peserta aksi.
Situasi mulai memanas ketika massa hanya diterima di depan gerbang Kantor Bupati yang tertutup. Ketegangan meningkat setelah salah satu perwakilan penerima aksi menyampaikan pernyataan yang dianggap memancing emosi. Massa menilai perlakuan tersebut berbeda dengan aksi jilid I, di mana mereka diterima secara terbuka, padahal surat pemberitahuan aksi sudah disampaikan tiga hari sebelumnya.
Ultimatum Lima Menit hingga Aksi Pembakaran Ban
Korlap aksi kemudian memberikan ultimatum selama lima menit kepada pemerintah daerah. Massa mendesak agar Bupati Gorontalo segera menemui mereka secara langsung. Jika tidak, aksi pembakaran ban akan dilakukan.
Ultimatum tersebut akhirnya berujung pada pembakaran ban di depan kantor bupati. Aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan pun sempat terjadi. Situasi kembali memanas saat pembakaran ban di lakukan untuk kedua kalinya, meski api berhasil segera di padamkan oleh petugas keamanan.
Penjelasan Pemerintah Daerah dan Tuntutan Massa
Setelah situasi mereda, massa akhirnya diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo, Burhan Ismail. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak konstitusional, namun membutuhkan waktu untuk dikaji secara menyeluruh. Burhan Ismail juga menjelaskan alasan ketidakhadiran pimpinan daerah.
Bupati Gorontalo disebut sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta, Wakil Bupati memimpin rapat pembangunan RS MM Bunda Limboto, sementara Sekda menyalurkan bantuan sosial di sejumlah kecamatan. โSeluruh tuntutan ini akan saya sampaikan kepada pimpinan. Insyaallah Bupati kembali Kamis dan akan saya laporkan langsung,โ ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari desakan pencopotan HM dari jabatan struktural Pemda, pembongkaran bangunan pribadi di kawasan LP2B, hingga meminta BPN Kabupaten Gorontalo mengeluarkan rekomendasi resmi kepada aparat penegak hukum terkait dugaan pelanggaran LP2B. Usai dari Kantor Bupati, massa melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo untuk menyampaikan tuntutan lanjutan.